Peran Thailand sebagai Node Utama dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara
Abstract
Kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, terus berkembang dan merupakan tantangan utama bagi keamanan manusia dan tata kelola regional di Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah mengadopsi Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP), implementasi regionalnya masih tidak merata dan terfragmentasi. Studi ini meneliti mengapa Thailand memainkan peran strategis sebagai aktor kunci dalam upaya regional untuk mengurangi perdagangan manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, penelitian ini mengacu pada literatur akademis dan laporan dari organisasi internasional . Studi ini menggunakan teori tata kelola nodal untuk menjelaskan kapasitas ekonomi, kelembagaan, dan posisi Thailand dalam dinamika keamanan Asia Tenggara . Temuan menunjukkan bahwa peran strategis Thailand dibentuk oleh tiga faktor utama: posisi geografisnya sebagai pusat transit regional, ekonominya yang relatif kuat yang menarik migrasi tenaga kerja skala besar, dan kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand sebagai dasar kebijakan regional. Studi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan Thailand sangat penting, karena upaya anti-perdagangan manusia regional kemungkinan akan menghadapi keterbatasan yang signifikan tanpa partisipasi aktifnya.
Kata kunci: perdagangan manusia, Thailand, ASEAN, migrasi tenaga kerja, kejahatan transnasional
Kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, terus berkembang dan menjadi tantangan serius bagi keamanan manusia serta tata kelola regional di Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah mengadopsi kerangka normatif seperti Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), implementasi kebijakan anti-perdagangan manusia di kawasan masih berlangsung tidak merata dan cenderung terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi Thailand sebagai node utama dalam upaya menurunkan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur melalui artikel jurnal dan laporan organisasi internasional. Analisis kerangka yang digunakan yaitu teori nodal governance untuk menjelaskan posisi geografis, kapasitas ekonomi, dan kelembagaan Thailand sebagai node utama dalam penanganan perdagangan manusia regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategi Thailand ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu geografis sebagai hub transit regional, kekuatan ekonomi yang mendorong posisi migrasi tenaga kerja dalam skala besar, dan kapasitas hukum dan kelembagaan Thailand sebagai landasan kepemimpinan kebijakan regional. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif Thailand menjadi elemen krusial dalam efektivitas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan.
Kata Kunci: perdagangan manusia, Thailand, Asia Tenggara, ASEAN, migrasi tenaga kerja, kejahatan transnasional