Implementation Gap Paris Agreement Berdasarkan Referensial SDGS-13 dalam Kebijakan Pengelolaan E-Waste Kota Batam

Abstract

Peningkatan konsumsi perangkat elektronik akibat perkembangan teknologi global mendorong pertumbuhan limbah elektronik (e-waste) yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam kerangka global, komitmen mitigasi perubahan iklim yang tercermin dalam Paris Agreement dan tujuan Sustainable Development Goal 13 menekankan pentingnya pengelolaan limbah sebagai bagian dari upaya penurunan emisi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan menetapkan komitmen melalui ENDC, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementation gap antara komitmen iklim global tersebut dengan kebijakan dan praktik pengelolaan e-waste di Kota Batam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka kebijakan publik dari William N. Dunn dengan fokus pada tahap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan e-waste di Kota Batam masih mengalami implementation gap yang ditandai oleh ketiadaan kebijakan khusus e-waste, fragmentasi kewenangan antar lembaga, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta rendahnya keterlibatan aktor non-negara dan partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi komitmen iklim global dalam kebijakan daerah masih belum optimal.