Analisis Transparansi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Abstract

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang kebutuhan masyarakat telah menciptakan berbagai peluang yang dapat menghadirkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk melayani masyarakat umum, masyarakat bisnis, dan juga lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi layanan dan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini meliputi pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, Unit LPSE dan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada aspek indikator transparansi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ditemukan bahwa pada aspek indikator transparansi secara umum telah memperlihatkan layanan LPSE cukup transparan menurut sistemnya, namun masih ada layanan yang kurang transparan seperti akses data detail tentang evaluasi penawaran dan alasan detail dalam penentuan pengumuman pemenang, serta SPPJ dan tanda tangan kontrak hanya orang-orang tertentu yang bisa akses dan mengetahuinya secara detail dan jelas. Sementara berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni faktor komunikasi antara panitia dan perusahaan terjadi miskomunikasi dan misunderstanding, faktor teknologi yang mana internet belum stabil, faktor sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh kurangnya karakter atau sikap mental aparatur pemberi pelayanan LPSE, struktur birokrasi LPSE yang masih merangkap jabatan dengan staf di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan transparansi masih kurang efektif serta efisien dalam proses layanan pengadaan barang dan jasa, serta faktor pengguna LPSE yang masih kurang maksimal dalam menggunakan sistem e-procurement.