Implementasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penguatan Nilai-nilai Bela Negara

Abstract

Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 sebagai bentuk kolaborasi pemerintahan untuk penguatan nilai-nilai bela negara. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut sinergitas peran dari seluruh komponen negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara.
Metode penelitian. Penelitian menggunakan metodologi studi kasus pada implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Satuan Tugas Bela Negara, Sekretaris Satuan Tugas Bela Negara dan Ketua Panitia penyelenggaraan Teaching of Trainer Bela Negara. Penelitian berfokus pada enam kriteria penting dari pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan kajian literatur.
Data analisis. Analisis data menggunakan open dan axial coding.
Hasil dan Pembahasan. Program penguatan nilai-nilai bela negara diprakarsai oleh Dewan Ketahanan Nasional. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menerapkan model Pentahelix yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun non pemerintah. Aktor non pemerintah yang terlibat dalam penguatan nilai-nilai bela negara berperan dalam pengambilan keputusan. Program Emas Biru dan Emas Hijau diorganisir secara formal dan aktor-aktornya bertemu secara kolektif. Selain itu, penguatan nilai-nilai bela negara melalui program Emas Biru dan Emas Hijau bertujuan untuk mengambil keputusan konsensus. Program-program penguatan nilai-nilai bela negara bertujuan agar masyarakat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam melalui pelibatan dan sinergitas berbagai komponen negara.
Kesimpulan dan Saran. Implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela negara telah memiliki enam kriteria pemerintahan kolaboratif. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut pada implementasi model pemerintahan kolaboratif dari salah satu contoh kasus program penguatan nilai-nilai bela negara.

DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.1630