Template Inggris
SOCIAL INCLUTION DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DALAM OTONOMI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN
Abstract
Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan social inclution untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan tranggulasi dengan FGD.
Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Haberman.
Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemsikinan local dapat diatasi sehingga jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-nilai sosial serta norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan kebijakan global dalam memerangi kemiskinan.
Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat kebersaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang.
References
Ahmad, M., & Talib, N. (2015). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. Qual Quant, 49: DOI 10.1007/s11135-014-0025-8 , 827–838.
Alam, K. (2017). Poverty reduction through enabling factors. World Journal of Science Technology and Sustainable Development, Vol. 14(4) , 310-321.
Alkire, S., & Seth, S. (2015). Multidimensional Poverty Reduction in India between 1999 and 2006: Where and How?”. World Development,Vol. 72 , 93–108.
Annan, K. (2000). We the peoples of united nations in the 21st century. New York: United Nations.
Belhadj, B., & Limam, M. (2012). Unidimensional and multidimensional fuzzy poverty measures: New approach. Economic Modelling, Vol. 29, Issue 4, July , 995-1002.
Betti, G., Cheli, B., Lemmi, A., & Verma, V. (2006). Multidimensional and Longitudinal Poverty: an Integrated Fuzzy Approach. Dalam A. Lemmi, & G. Betti, Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement (hal. 115-137). Boston: Springer.
BPS. (2019). Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXII tanggal 15 Januari: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
Fuseini, M. N., Enu-Kwesi, F., & Sulemana, M. (2019). Poverty reduction in Upper West Region, Ghana:role of the Livelihood Empowerment Against. Development In Practice , 1-14: https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1586833.
Grootaert, C., & Bastelaer, T. v. (2002). Understanding and measuring social capital: A multidiciplinary tool for practitioners. Wasington DC: The World Bank.
Gurtoo, A., & Udayaadithya. (2014). Welfare schemes in India: decentralization dynamics and stakeholder influences. International Journal of Sociology and Social Policy: Vol. 34, No. 3/4 , 154-165.
Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2016). Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013). Soc Indic Res,128: DOI 10.1007/s11205-015-1044-0 , 559–587.
Hayami, Y. (2001). Ecology, History, and Development: A Perspective from Rural Southeast Asia. The World Bank Research Observer, Vol. 16, No. 2 , 169–198.
Hoedl, E. (2017). Economy and Society: Strategies for a More Equal Distribution of Societal Power. CADMUS, Vol. 3(3) , 142-151.
Hussain, J., Mahmood, S., & Scott, J. (2018). Gender, microcredit and poverty alleviation in a developingcountry: the case of women entrepreneurs in pakistan. Journal of International Development: DOI: 10.1002/jid.3403.
Ivanic, M., & Martin, W. (2017). Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. World Development 109 , 429–439.
Khan, A., Saboor, A., Ali, I., Malik, W., & Mahmood, K. (2016). Urbanization of multidimensional poverty: empirical evidences from Pakistan. Qual Quant, 50: DOI 10.1007/s11135-014-0157-x , 439–469.
Kim, R., Mohanty, S., & Subramanian, S. (2016). Multilevel Geographies of Poverty in India. World Development, Vol. 87.
Krůtilová, V. K., & Hazuchová, N. (2019). Poverty predictors in the Czech Republic: do health predictors also matter? Journal of Poverty and Social Justice, Vol. 27 (1) , 79–94.
Larantika, A. A., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation. International Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 (3) , 40-48.
Lesetedi, G. N. (2018). A Theoretical Perspective on Women and Poverty in Botswana. Journal of International Women’s Studies, Vol. 19(5) , 193-208.
Lizardo, O. (2005). Can cultural capital theory be reconsidered in the light of world polity institutionalism? Evidence from Spain. Poetics 33, Elsevier , 81–110.
Miled, K. B., & Rejeb, J.-E. B. (2015). Microfinance and Poverty Reduction: A Review and Synthesis of Empirical Evidence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 195 , 705-712.
Ndaguba, E. A., & Hanyane, B. (2019). Conceptualizing community economic development strategic framework for poverty alleviation: The case of Raymond Mhlaba Local Municipality. Journal of Public Affairs , 1-8: DOI: 10.1002/pa.1929.
Notten, G. (2016). How Poverty Indicators Confound Poverty Reduction Evaluations: The Targeting Performance of Income Transfers in Europe. Soc Indic Res, 127: DOI 10.1007/s11205-015-0996-4 , 1039–1056.
Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the contex of fiscal decentralization in Indonesia. Economics and Sociology, Vol. 12(1) , 270-285: doi:10.14254/2071-789X.2019/12-1/16.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press & Yayasan Obor Indonesia.
Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. Viewpoint, No. 379 , 2206-2211.
Sadeq, A. M. (1997). Poverty Allevation: An Islamic Persepective. Humanomics, Vol. 13 (3) , 110 - 134.
Sasmal, R., & Sasmal, J. (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. International Journal of Social Economics, Vol. 43 (6) , 604 - 618.
Senadjki, A., & Sulaiman, J. (2015). An empirical study on the influence of Islamic values in poverty alleviation. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 6 (2) , 222-243.
Smeru. (2017). Dari MDGS Ke SDGS: Memetik pelajaran dan menyiapkan langkah konkret. Buletin SMERU No. 2/2017 , 1-20.
Suyanto, B. (2013). Anatomi Kemiskinan dan Strategi Pencegahannya: Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Kepualauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia. Malang: Intrans Publising.
TNP2K. (2015). Integrating Community-Driven Development Principles into Policy: From PNPM Mandiri to the Village Law. Jakarta: TNP2K-Secretariat of the Vice President of the Republic of Indonesia.
TNP2K. (2011). Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
UN. (2001, September 6). United Nation: "UN Documentation: Development". Dipetik July 27, 2019, dari www.un.org: https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015.
Vries, M. S. (2016). Understanding Public Administration. New York: Palgrave.
WB. (2013). Inclusion Matters: The Foundation of Shared Prosperity. . Washington DC: World Bank.
WB. (2017). Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty. Washington D.C.: World Bank Gorup.
Full Text: PDF
CALL FOR PAPERS
DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
VOLUME 16, NO. 1 – EDISI APRIL 2026
Dinamika Governance mengundang para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk mengirimkan naskah orisinal hasil penelitian atau pemikiran kritis dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
Kami mencari kontribusi ilmiah yang menawarkan perspektif baru, solusi inovatif, dan analisis mendalam terhadap tantangan tata kelola di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Fokus dan Ruang Lingkup (Scope)
Kami menerima naskah yang berkaitan dengan (namun tidak terbatas pada) topik berikut:
- Inovasi Pelayanan Publik: Digital governance, E-Government, dan kualitas pelayanan.
- Manajemen Sektor Publik: Reformasi birokrasi, SDM aparatur, dan manajemen kinerja.
- Kebijakan Publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan strategis.
- Tata Kelola Lokal: Otonomi daerah, pembangunan desa, dan kepemimpinan publik.
- Governance & Masyarakat: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi aktor (Collaborative Governance).
Ketentuan Penulisan
- Orisinalitas: Naskah belum pernah dipublikasikan di media lain dan bebas dari unsur plagiarisme (maksimal kemiripan 20% melalui Turnitin).
- Format: Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik dan benar.
- Struktur: Mengikuti kaidah IMRAD (Introduction, Method, Result and Discussion, Conclusion, References).
- Sitasi: Wajib menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dengan gaya sitasi APA Style 7th Edition.
- Template: Naskah harus menyesuaikan dengan template resmi yang tersedia di website jurnal.
Lini Masa Penting (Deadlines)
Untuk penerbitan edisi mendatang, silakan perhatikan jadwal berikut:
- Batas Akhir Pengiriman (Submission) = 31 Maret 2026
- Proses Review (Peer-Review) = Februari – April 2026
- Pemberitahuan Penerimaan (LoA) = 1 April 2026
- Publikasi Online (First Online) = 30 April 2026
Prosedur Pengiriman
Pendaftaran dan unggah naskah dilakukan secara daring melalui sistem OJS (Open Journal System) kami di:
👉 Register: Klik Tautan Ini
Catatan: Pastikan Anda telah melakukan registrasi sebagai "Author" sebelum mengunggah naskah.
Kontak Informasi:
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim redaksi melalui:
- Email: jurnaldinamika@upnjatim.ac.id
- WhatsApp: O85111620261 (Weekday)
- Website: Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara