IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Heni Putri Irawati, Ertien Rining Nawangsari

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Sementara itu objek penelitian ini adalah implementasi penguatan kelembagaan dan pemenuhan klaster hak anak dalam penyelenggaraan KLA di Kota Surabaya. Dalam hal ini sudah sepatutnya perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan 24 Indikator Kota Layak Anak yang tertuang dalam Bahan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak

 

DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675


References


Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebjakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Alwi, Hasan. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah: dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia. Bandung.

Huraerah, Abu. (2006). Kekerasan terhadap Anak. Nuansa. Bandung.

Moleong, Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Munadi, Muhammad & Barnawi. (2011). Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.

Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). PT Gramedia. Jakarta.

Parsons, Wayne. (2005). Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan). Pernanda Media. Jakarta.

Suaib, Muhammad Ridha. (2016). Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan. Calpulis. Yogyakarta.

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). PT Bumi Aksara. Jakarta.

Wibawa, Samodra. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Widodo, Joko. (2009). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). CAPS. Yogyakarta.

Peraturan :

Bahan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak 2018

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/148/KPTS/013/2018 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet:

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. 2017. Tiga Unsur Pelaksana Pembangunan dalam Konsep Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, (Online), (https://www.slideserve .com, diakses 01 Januari 2019).

Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017, (Online), (https://www.bps.go.id, diakses 03 Januari 2019).

Detik. 2017. Surabaya dapat Apresiasi Tim Juri Nasional Kota Layak Anak, (Online), (https://www.news.detik.com, diakses 19 Desember 2018).

Firmansya, Sahrul. 2018. Surabaya Kembali Memenangkan Kota Layak Anak 2018, (Online), (https://goodnewsfromindonesia.id, diakses 30 September 2018).

Hakim, Abdul. 2018. Surabaya Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak, (Online), (https://www.antaranews.com, diakses 30 September 2018).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak. 2017. Profil Anak Indonesia Tahun 2017, (Online), (https://www.kemenpppa.go.id, diakses 02 Januari 2019).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara [ISSN : 2303-0089  e-ISSN : 2656-9949]

Publish by Pusat Studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)