Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahaN desa di Kabupaten Sidoarjo

Diana Hertati

Abstract


Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa diperlukan adanya sistem informasi berbasis web. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web. Penelitian dilakukan pada dua desa dan dua wilayah Kecamatan yaitu desa Tambak Oso Kecamatan Waru dan desa Sedati kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan interview, focused group dan discussion. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan pemerintahan desa baik di Desa Tambak Oso maupun Segoro Tambak sudah menggunakan aplikasi  Siskeudes baik  online maupun offline, selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda, seperti ditemukan bahwa Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah desa. Namun.


References


Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Makassar.

Bayo-Moriones, A, Galdon-Sanchez, J.E. and Martinez-de-Morentin, S., 2011, Performance Appraisal : Dimension s and Determinants, IZA Discussion Paper No 5623, Forschunginstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of labor, Bonn, Germany, April 2011.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005.

Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149

Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. http://bukharistyle.blogspot.com /2012/01/sistem-pemerintahan desa.html.

Carr, M., & Verner, J. (1997). Prototyping and software development approaches. Department of Information Systems, Hong Kong: City University of Hong Kong.

Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.

Earl, M.J., 1989. Management Strategies for Information Technology. Prentice Hall, HemelHempstead.

Jogiyanto. M.M. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi

Jan Kooiman, 2003, Governing as Governance, SAGE

Kumar, N., Zaggaonkar A.S. and Shukla A., 2013, Evolving a New Software Develompent Life Cycle Model (SDLC-2013 with Client Satisfaction, International Journal of Soft Computing an Engineering, Vol 3 Issue 1, March 2013, p 216-221

Maheswari, S. And Jain, D.Ch. 2012, a Comparative Analysys of Different Types of Models in Software Development Life Sycle, International Journal of Advaced Research in Computer Science and Software Engineering, Vol 2, Issue 5, 2012, p 285-290.

Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, (2004), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah, Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, I. (2000). Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ogedebe, P.M.,& Jacob, B.P. , 2012, Software Prototyping: A Strategy to Use When User Lacks Data Processing Experience. ARPN Journal of Systems and Software. VOL. 2, NO.6 , 2012, http://scientific journals.org/journal of system sand software/-archive/vol 2 no 6/vol 2 no 6_4.pdf.

Sabale, R., & Dani, A. (2012).Comparative study of prototype model for software engineeringwith system development Life Cycle. IOSR Journal of Engineering, 2(7), 21–24.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung

Thomas.2013,”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”,eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan

PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

http://www.springer.com/978-1-4614-9253-5, 2015, Issaia P and Isaaias T, High Level Models and Methodologies for Information Systems, diakses 16 Januari 2015.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara [ISSN : 2303-0089  e-ISSN : 2656-9949]

Publish by Pusat Studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)