Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina (Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe)
Abstract
ABSTRAK
Di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak pelintas batas illegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkotika, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Instansi-Instansi Vertikal dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ditinjau dari 9 syarat koordinasi yang efektif yaitu: hubungan langsung; kesempatan awal; kontinuitas; dinamisme; tujuan yang jelas; organisasi yang sederhana; perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; komunikasi yang efektif; dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif. . Hasil penelitian menunjukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, belum memenuhi semua syarat sebagai koordinasi yang efektif.
Kata Kunci: Koordinasi, Stabilitas Keamanan, Wilayah Perbatasan
ABSTRACT
In the border area of the Republic of Indonesia-the Republic of the Philippines, which is part of the Sangihe Islands Regency, there are still many illegal border crossers without going through the Marore Border Post so that they are prone to be exploited for the practice of smuggling, terrorism, arms sales, narcotics and human trafficking. Another problem that still occurs is illegal fishing by Filipino fishermen. To overcome this, it requires effective coordination between the Sangihe Islands Regency Government and vertical agencies in order to improve security stability. This study aims to analyze how the coordination of the local government of Sangihe Islands Regency and vertical agencies in improving security stability in border areas. This research uses qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. Judging from the 9 requirements for effective coordination, namely: direct relationship; chance early; continuity; dynamism; clear objectives; simple organization; clear formulation of authorities and responsibilities; effective communication; and effective leadership and supervision. . The results showed that the coordination between the Sangihe Islands Regency Government and Vertical Agencies in an effort to improve security stability in the border area, has not fulfilled all the requirements for effective coordination.
Keywords: Coordination, Security Stability, Border Areas
References
Buol Ronny. A. 2017. Ada 200 Jalan Tikus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia – Filipina. Zonautara.com. Sabtu, 17/06/2017.
Creswell, J. W. 2010. Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: pustaka pelajar.
Detikmanado.com. 2020. Polda Sulut Menangkap 2 Warga Terkait Penyelundupan Senjata Api dari Filipina. Zonautara.com. Selasa, 24/03/2020
Dwinugraha, A. P. 2017. Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2(1), 1-7.
Handayaningrat, S. 1983. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung.
Kuntjoro, B. T. 2020. Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. UNES Law Review, 2(4), 466-477. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.140
Lovenda, E. 2019. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10728
Maulidiah, S. 2018. Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics, 4(1).
Muradi, M. 2015. Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 25-34.
Nasukah, B., Sulistyorini, S., & Winarti, E. (2020). Peran Komunikasi Efektif Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Institusi. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 81-93.
Ndraha, T. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta: PT. Rineka
Suwaji, R. 2020. Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Pdam Kota Mojokerto. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(02). https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2280
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Praptono Didiek. D. 2020. Posal Marore Tangkap Dua Kapal Asal Filipina di Perairan Indonesia. radarbali.jawapos.com. Rabu, 01/07/2020
Pramono, J., & Kinasih, W. 2019. Sinergitas antar stakeholder dalam penyelengaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Research Fair Unisri, 3(1).
Rahmawati, T. 2014. Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 641-647.
Silalahi, Ulbert. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.