IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR
Abstract
Abstract
The high youth unemployment rate in Indonesia (16.28%). Encouraging the Government to issue MBKM policies, with the aim of equipping university graduates to be able to compete in the world of work. The purpose of this study was to find out the implementation of the MBKM policy at FISIP UPNVJT and what were the obstacles. UPNVJT has implemented the MBKM policy since the beginning of the 2020 semester, as a PT that has just changed its status to a state, it is not easy for UPNVJT to implement the MBKM policy. This study uses a qualitative method with data sources from the Dean of the Faculty of Social Sciences, 4 coordinators of study programs, 1 guardian lecturer, 4 lecturers and 22 students of the Faculty of Social Sciences UPNVJT and literature review from several sources. The results of the research: MBKM policies are less effective and have not been implemented properly because: 1) It is difficult to convert courses 2) It is not easy to get partners 3) The collaboration process between universities is complicated 4) There are many programs and activities that must be implemented. 5) The system is not ready. 6) there is no compatibility between lectures and activities outside the study program. 7) the existence of quota determination. 7) HR issues. 8) Lack of support from students. 10) Network problem. Recommendations: 1) Focus on priorities to improve students' ability to compete in the world of work. 2) Prepare structures and infrastructure to properly support programs and activities. 3) Prepare qualified human resources. 4) Balancing between theory and practice through street vendors. 5) Require government officials, business actors, entrepreneurs, experts to teach as guest lecturers. 6) Lecturer exchange program, 7) Internships and regular KKN are improved. 8) Encouraging students to create jobs.
Keywords: Implementation, policy, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Abstrak
Tingginya angka pengangguran muda di Indonesia (16,28%). Mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan MBKM, dengan tujuan membekali lulusan PT agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPNVJT dan apa saja kendalanya. UPNVJT telah melaksanakan kebijakan mbkm sejak awal semester 2020, sebagai PT yang baru berubah status menjadi negri, tidaklah mudah bagi UPNVJT untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dekan FISIP , 4 koorprodi, 1 dosen wali, 4 dosen dan 22 mahasiswa FISIP UPNVJT dan tinjauan pustaka dari beberapa sumber. Hasil penelitian: kebijakan MBKM kurang efektif dan belum terimplementasikan dengan baik karena:1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah 2) Tidak mudah mendapat mitra kerja sama 3) Proses kerja sama antar PT yang rumit 4) Banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. 5) Sistem belum siap. 6) tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi. 7) adanya penetapan kuota. 7) Masalah SDM. 8) Kurangnya dukungan dari mahasiswa. 10) Masalah jaringan. Rekomendasi: 1) Fokus pada prioritas meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bersaing dalam dunia kerja. 2) Mempersiapkan struktur dan infrastruktur untuk menunjang program dan kegiatan dengan baik. 3) Mempersiapkan SDM yang mumpuni. 4) Menyeimbangkan antara teori dan praktek melalui PKL. 5) Mewajibkan pejabat pemerintah, pelaku usaha , entrepreneur, para ahli untuk mengajar sebagai dosen tamu. 6) Program pertukaran dosen, 7) Magang dan KKN regular ditingkatkan. 8) Mendorong mahasiswa menciptakan lapangan kerja.
Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka
References
Arifin, Syamsul & Muslim, Mohammad. 2020. Tantangan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada perguruan tinggi islam swasta di indonesia. eJurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 3 (1), 589-600
Buku Panduan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020
Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM (2020) https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Panduan-Penyusunan-Kurikulum-Pendidikan-Tinggi-MBKM.pdf
Fuadi, T.M. & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 5(2), 603–614.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panduan singkat magang dan studi independen bersertifikat untuk mahasiswa. http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Panduan-Pendaftaran-Magang-Studi-Independen-Bersertifikat.pdf
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panduan singkat magang dan studi independen bersertifikat untuk mahasiswa. http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Panduan-Pendaftaran-Magang-Studi-Independen-Bersertifikat.pdf
Kurniawan N, Saputra R, Daulay AR, Zubaidah Z. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar Bag Caloni Konselor. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. 69-72.
Lao, H.A.E. & Hendrik, Y.Y.C. (2020). Implementasi Kebijakan Kemerdekaan Belajar Dalam Proses Pembelajaran Di Kampus IAKN Kupang-NTT. Jurnal Dedikasi Pendidikan, 4(2), 201–209.
Lutfi, I. Mardianai, R (2020). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia? Jurnal Dinamika Pendidikan, 15 (2): 243-253
Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong, Lexi, J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Muslikh. (2020). Landasan Filosofi dan Analisis Terhadap Kebijakan MBKM. Jurnal Syntax Transformation, 1 (3): 40-46.
Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. 3nd ed. Jakarta: PT Gramedia .
Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. 5nd ed. Jakarta: PT Gramedia.
Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pahlawan A.Y., Priyansyah R., Mashuri M.A. 2020, Penerapan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam Pembentukan Mahasiswa Berkarakter Multikultural (Studi UPNVJT), Public Administration Journal of Research, 2 (3), 326-335
Parsons, Wayne. 2005. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. Nomor 3 Tahun 2020 (2020). https://lldikti13.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2020/01/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020.pdf
Purwanto, Agus & Sulistyastuti R. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan
Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
Said zainal A. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Smith K, Larimer C. 2009. The Public Policy Theory Primer. Philadelphia: Westview Press
SOP Merdeka Belajar Kampus Merdeka UPN “Veteran” Jawa Timur https://upttik.upnjatim.ac.id/faq/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Sop-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-UPNVJT-2020-1.pdf
Susetyo. 2020. Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Open Journal Sistem Universitas Bengkulu. 3 (1), 29-43
Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. Jurnal Sikola, 2 (3): 203-219.
Zuhri, Saifuddin. 2020. Pentingnya budaya literasi media dan aktualisasi bela negara generasi milenial. Public Administration Journal of Research, 2 (4), 393-405.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.