KINERJA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Abstract
Abstract
In the 2019 election, it was found that there were obstacles in the preparation of the final voter list because the KPU for the Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro, did not match or validate the voter data information system, known as SIDALI. This study was conducted to determine the performance of the KPU in Siau Tagulandang Biaro Regency in determining the permanent voter list using the theory of performance productivity, service quality and performance accountability. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that there is a need for maximum training for election administrators in order to produce quality human resources, provide access such as adequate internet for remote communities so that information can be accessed quickly, it is necessary to revamp the data information system so that errors do not occur when used simultaneously. , as well as increasing professionalism and transparency in the recruitment of field organizers.
Keywords: Performance, Election Organizer
Abstrak
Pada Pemilu tahun 2019 ditemukan adanya masalah dalam penyusunan daftar pemilih tetap karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak melakukan pencocokan atau validasi pada sistem informasi data pemilih (SIDALI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam penetapan daftar pemilih tetap dengan menggunakan teori produktifitas kinerja, kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan perlu adanya pelatihan yang maksimal bagi penyelenggara pemilu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni, menyediakan akses seperti internet yang memadai untuk masyarakat terpencil agar informasi dapat diakses dengan cepat, perlu dilakukan pembenahan data sistem informasi sehingga tidak terjadi kesalahan saat digunakan secara bersamaan, dan meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam rekrutmen penyelenggara di lapangan.
Kata Kunci : Kinerja, Penyelenggara Pemilu
References
Aditya Perdana, F. D. L. B. M. S. dkk. (2019). Tata Kelola PEMILU di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonsia.
AG. Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.
Agus Dwiyanto. (2006). Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. UGM Press.
Amran, A. (2017). KOTA LUBUK LINGGAU digunakan dalam proses pengambilan. 2(1), 1–12.
Amirudin, C. I. K., & Reviandani, O. (2021). REFORMASI BIROKRASI KINERJA di BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL II SURABAYA. Public Administration Journal of Research, 3(1).
Asshiddiqie, J. (2015). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika.
Donald K Monintja. (2018). Pengoptimasian Peran Kelembagaan Kecamatan Dalam Pembangunan Daerah. Universitas Padjadjaran.
Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana Prenadamedia Group.
Febriansyah, M., Ismail, M. T., & Noor, N. M. (2020). Competing not complementing: KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in Pemilu 2019. Asian Journal of Political Science, 28(3), 275-293.
Halawa, M., & Adiwidjaja, I. (2016). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(3), 148–151.
Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 61-74.
Larasati, A. S., & Musfirah, M. (2021). Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 103–116. https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2512
Made, N., Karlina, D., Nyoman, N., Pascarani, D., & Purnamaningsih, P. E. (2015). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. 1–8.
Paul Adryani Moento, Fitriani, A. Y. M. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Keywords : Participation ; Communication ; Socialization. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamu, 8(2), 109–121.
Rahmayani, Burhanuddin, Prianto, A. L. (2019). Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 63–78.
Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Jurnal Civic Hukum, 5(1), 97. https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999
Saridawati, S. (2020). Peranan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 159-172
Saleh, S. M. dkk. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
Santoso, T. dan I. B. (2019). Pemilu di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.
Studi, P., Administrasi, I., Fakultas, N., & Sosial, I. (2013). KINERJA ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD ) KOTA PONTIANAK oleh : Fajar Suranto. 2, 1–7.
Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). Indonesia Accounting Journal, 2(2), 110-117.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widya Sarana.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.