ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I
Abstract
Abstract
Reform is one of the hopes to provide an increase in the quality of public services in every agency in the government in order to realize a better government. Based on the Decree of the Director-General of Treasury Number KEP-02/PB/2009 dated January 6, 2009, on February 2, 2009, KPPN was inaugurated as a Pilot KPPN by the Director-General of Treasury who implemented the “Standard Operating Procedure”. The bureaucratic reform carried out by the Pilot KPPN is seen from the services provided, which are known as excellent service services. In improving the quality of public services at KPPN Medan I continue to implement programs that support the performance of employees in their environment. This study aims to determine the ability of employees to provide quality disbursement services to work units or the community. The method used in this research is descriptive qualitative, which is carried out to determine the quality of service and the ability of the performance of employees in the KPPN Medan I environment. The quality of public services is inseparable from the results of the elements of simplicity, convenience, fairness, and clear time certainty in services so that they can provide quality good service. The service also uses the SPAN, SAKTI, SAS application systems, which are used well even though they are not optimal due to the limited ability of the work unit in implementing this program.
Keywords: Service Quality, Fund Disbursement Service, KPPN Medan I
Abstrak
Reformasi menjadi salah satu harapan untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik disetiap instansi yang ada di pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009, pada tanggal 2 Pebruari 2009 KPPN diresmikan operasionalnya sebagai KPPN Percontohan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menerapkan “Standart Operating Procedure”. Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh KPPN Percontohan dilihat dari pelayanan yang diberikan, dimana dikenal dengan pelayanan pelayanan prima. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di KPPN Medan I terus melaksanakan program-program yang mendukung kinerja pegawai dilingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan para pegawai dalam memberikan kualitas layanan pencairan dana kepada satuan kerja atau masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan dan kemampuan kinerja pegawai dilingkungan KPPN Medan I. Kualitas layanan publik tidak terlepas dari hasil unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan kepastian waktu yang jelas dalam layanan sehingga dapat memberikan kualitas layanan yang baik. Pelayanan juga menggunakan sistem aplikasi SPAN, SAKTI, SAS, yang digunakan dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan satuan kerja dalam mengimplementasikan program ini.
Kata kunci : Kualitas Layanan, Pelayanan Pencairan Dana , KPPN Medan I
References
Ali, K. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Pencairan Dana di Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602–614. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891
Apriyani Murthias, M. (2012). Reformasi Birokrasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada pemangku Kepentingan (Studi Kasus Pada KPPN Medan II). Universitas Indonesia.
Arif, L. (2019). Kualitas Pelayanan Balai Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Paru Di Pamekasan. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 78–90.
Creswell, W. J. (2014). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed). Pustaka Pelajar.
Darto, D. (2014). Model Reformasi Birokrasi di Kalimantan. PKP2A III LAN: Seri Penelitian Administrasi Negara.
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University press.
Eny Lestary Widarni, C. B. I. (2020). Analisis Motivasi Pelayanan Publik Dan Role Stress Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT Kereta Api Indonesia Daop VIII. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(02).
FaezaFaeza. (2020). Pelayanan Publik Kota Medan Belum Prima, Bikin Daya Saing Lemah. https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/pelayanan-publik-kota-medan-belum-prima--bikin-daya-saing-lemah/all
Hapzah, S. N., Rianto, B., & Tamrin, M. H. (2020). Tata kelola inovasi pelayanan publik: dimensi kelembagaan, aktor kebijakan dan masyarakat. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 5(2), 153–164. https://www.proquest.com/scholarly-journals/tata-kelola-inovasi-pelayanan-publik-dimensi/docview/2458752508/se-2?accountid=17242
Lassa, A., & Tiza, A. L. (2021). Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kefamenanu Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 6(1), 93–112. https://doi.org/10.25077/jakp.6.1.94-112.2021
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Munir, A. A. . (1991). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Gramedia.
Nawangsari, E. R., & Sari, W. K. (2019). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. Public Administration Journal of Research, 1(2), 86-95
Nurmadi, A. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. PT. Sinergi Visi Utama.
Ratminto, A. S. W. (2006). Manajemen Pelayanan Publik: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar.
Robbi, Hafiz Elfiansya Parawu, N. T. (2020). Analisis Kinerja Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 279–288.
Rohmah, N. F. (2018). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Saya Manusia. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2, 1–11.
Sinambela, Lijan Poltak, D. (2010). Reformasi Pelayan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. PT Bumi Aksara.
Siti Rusma, ulung P. (2020). Rokan HilirPelayanan Administrasi Di Kantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten. 15, 50–59. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/39060/27287
Tayyib, M. (2018). Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 3(3), 373. https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1059
Thoha, M. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT Raja Grapindo Persada.
Wibawa, S. (2005). Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik. Gava Media.
Yogi Prasetyo Nugroho, Basuki, Z. F. (2017). Analisis Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Ii. Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi, 17(1), 67. https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1982
Yusmiati Dewi, A. D. M. (2012). Analisis Reformasi Birokrasi (Studi Deskriptif Pelayanan Publik Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I).
Zeithaml, A. Parasuraman, dan L. L. B. (1990). Delivering Quality Service (Balancing Customer Perceptions and Expectations). The Free Press.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.