Policy Formulation Of Banyumas Regency Regional Regulation Plan (RAPERDA) Concerning Detailed Spatial Plan (RDTR) Sokaraja District Banyumas Regency

Abstract

ABSTRACT

Policy formulation is one of the efforts used to develop various alternative policies aimed at solutions to problems that are included in the public agenda or policy agenda. This research was conducted in Sokaraja Urban Area. The reason for choosing the location was motivated by various Sokaraja people's rejection of the Sokaraja Urban RDTR, which was considered to be disturbing the community's interests. This led to a prolonged pause in RDTR discussions until 2018 when it again received a recommendation and approval from the Governor from the Ministry of Land and Spatial Planning. Therefore, this study aims to analyze and describe the process of developing regional regulations in more detail. (Raperda) Banyumas Regency on the Detailed Spatial Planning (RDTR) of Sokaraja City using qualitative research methods. Data collection in this study was carried out using in-depth interviews, observation, and recording techniques. The analytical method used is an interactive analysis model. The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, The results of this study indicate the importance of identifying RDTR issues for the Sokaraja urban area in order to support urban spatial planning. The policy development process involves various actors from all walks of life, such as the Banyumas Regency Government, DPRD, the community, the private sector, and academics. The Policy Alternative Options Development process is carried out through zone agreements. The spatial planning is carried out to produce a general spatial plan and a detailed spatial plan. The development of urban areas is carried out in areas with high mobility. Urban areas are the center of each region. While at the stage of testing alternative policy options in the development of strategic areas.

Keywords; Policy Alternative, Policy Formulation, Green open space

ABSTRAK

Perumusan kebijakan merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengembangkan berbagai alternatif kebijakan yang ditujukan untuk pemecahan masalah yang masuk dalam agenda publik atau agenda kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Perkotaan Sokaraja. Alasan pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai penolakan masyarakat Sokaraja terhadap RDTR Perkotaan Sokaraja yang dinilai mengganggu kepentingan masyarakat. Hal ini menyebabkan pembahasan RDTR terhenti cukup lama hingga tahun 2018 ketika kembali mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Gubernur dari Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengembangan peraturan daerah secara lebih rinci. (Raperda) Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sokaraja menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan perekaman. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu RDTR untuk kawasan perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu-isu RDTR untuk wilayah perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi isu-isu RDTR untuk wilayah perkotaan Sokaraja dalam rangka mendukung penataan ruang kota. Proses pengembangan kebijakan melibatkan berbagai aktor dari semua lapisan masyarakat, seperti Pemerintah Kabupaten Banyumas, DPRD, masyarakat, swasta, dan akademisi. Proses Pengembangan Opsi Alternatif Kebijakan dilakukan melalui kesepakatan zona. Penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang. Pengembangan kawasan perkotaan dilakukan pada kawasan dengan mobilitas tinggi. Daerah perkotaan merupakan pusat dari setiap daerah. Sedangkan pada tahap pengujian alternatif pilihan kebijakan dalam pengembangan kawasan strategis.