Transformasi Pelayanan Publik Daerah Kepulauan (Studi Kasus: Kabupaten Halmahera Barat)

Abstract

Abstract

This study analyzes the transformation of public services in the islands of West Halmahera Regency. The government provides services in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services. Public service policy in the Republic of Indonesia has unique characteristics, especially in the islands which have limited transportation access. This study uses a descriptive qualitative method in analyzing the transformation of public services in the archipelago. The results showed that the transformation of public services continues to be a trend for people in urban areas, but different from the islands. Health services, licensing, population administration, etc. are taken by the sea which threatens the safety of the community due to high waves. When in other regions competing to use technological innovation in public services, but not yet applicable in West Halmahera Regency, especially in the archipelago in general. The islands of West Halmahera Regency have not yet felt the innovation and transformation of public services.

Keywords: Transformation, Public Service, Islands Region

Abstraksi

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis transformasi pelayanan publik pada daerah kepulauan di kabupaten halmahera barat. Pemerintah hadir bagi masyarakat sebagai wujud memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karakteristik daerah-daerah yang ada di negara republik indonesia ini menjadikan hal yang patut diperhitungkan dalam memberikan kebijakan-kebijakan mengenai pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang berada pada daerah kepulauan yang memiliki akses transportasi melalui laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis transformasi pelayanan publik daerah kepulauan. Hasil temuan menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik terus menjadi trend bagi masyarakat saat yang berada di daerah kota, namun berbeda dengan daerah kepulauan yang masih bersifat tradisional. Pelayanan kesehatan, perizinan, administrasi kependudukan, dll. Harus ditempuh melalui jalur laut yang tidak jarang juga mengancam keselematan dari masyarakat jika gelombang yang tinggi. Ketika didaerah-daerah lain sudah berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi dengan berbagai inovasi, maka hal ini belum nampak pada kabupaten halmahera barat bahkan khususnya pada daerah kepulauan. Dengan kata lain bahwa daerah kepulauan kabupaten halmahera barat belum merasakan adanya transformasi pelayanan publik sesuai dengan perkembangan zaman atau yang disebut dengan revolusi 4.0

Kata kunci : Transformasi pelayanan publik, daerah kepulauan, pemerintah daerah