KINERJA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (Studi Komparasi Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Dan Kabupaten Pati)
Abstract
Public service is one of the issues in public administration that is interesting to study because it relates to how the government as an actor in government is able to provide optimal services to the public as beneficiaries. Public service is a commercial activity carried out by a group/bureaucracy to assist the community in achieving certain goals. Public Service Performance based on Community Satisfaction Survey at Public Service Malls where the two regions have the same regional characteristics and socio-economic conditions. Social and economic conditions can be assessed based on the HDI or Human Development Index. Rembang Regency and Pati Regency have an HDI at 65.70-68.51 which also means that the HDI is still not good enough, so it is considered quite interesting to study how the performance of public services in public service malls is already running in these two regions. Based on the conditions above, this research was conducted to analyze the performance of public service malls, specifically related to: (a) Assessment of mall public service user satisfaction in Rembang and Pati Regencies. (b) Comparison of the performance of public service malls in Rembang and Pati districts. This research was conducted with reference to the Decree of the Minister of Administrative Reform No.25/N.PAN/2/2004 concerning the general procedure for compiling a community satisfaction index. Mixed methods research design.
Keyword: Public Service, Public Service Mall, SKM (Survey Kepuasan Masyarakat).Pelayanan publik merupakan salah satu permasalahan dalam administrasi publik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah sebagai aktor dalam pemerintahan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelayanan publik merupakan kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu kelompok/birokrasi untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kinerja Pelayanan Publik berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik dimana kedua wilayah tersebut mempunyai kesamaan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi dapat dinilai berdasarkan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati memiliki IPM sebesar 65,70-68,51 yang berarti juga IPM tersebut masih belum cukup baik, sehingga dinilai cukup menarik untuk mengkaji bagaimana kinerja pelayanan publik di mal pelayanan publik yang sudah berjalan di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja mal layanan publik, khususnya terkait dengan: (a) Penilaian kepuasan pengguna layanan publik mal di Kabupaten Rembang dan Pati. (b) Perbandingan kinerja mal pelayanan publik di Kabupaten Rembang dan Pati. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/N.PAN/2/2004 tentang Tata Cara Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Desain penelitian metode campuran.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, SKM (Survei Kepuasan Masyarakat).
References
Adlin, T. H. (2018). Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkunga Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(29). https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058
Azis, Sanapiah. (2000). Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasanmasyarakat jurnal Administrasi Negara Vol 6 Nomor 1.
Benge, Eugene J 1985. Pokok-pokok Manajemen Modern, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Dwiyanto, Agus et al., 2006; Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Faedlulloh, D. Y. V. K. (2020). A Structural and Mindset Bureaucratic Reform Agenda for Jokowi ’ s Second Term. Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 27(2). https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11466
Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Citizen Charter (kontrak pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujud-kan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. http:// kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/06/ citizen-charter-kemitraan-strategis-good-governancedlm-pelayanan-publik.pdf
Marini, T. H. (2019). Kajian Hambatan Jalur Regulasi Perizinan dan Birokrasi di Indonesia.October. https://www.researchgate.net/publication/336700455_Kajian_Hambatan_Jalur_Regulasi_Perizinan_Dan_Birokrasi_Di_Indonesia_ _Marini_Tri_Handayani_02011181722090
Priyono, Agung 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima di era Otonomi Daerah. Jurnal Spirit Publik Vol.2, No.2, Hal. 67-74. Oktober 2006. FISIP UNS. Surakarta
Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi kependudukan di kecamatan Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 11(2), 56–65. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32
Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 2(2), 1–8. https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/149
Rose A dan Lawton A (1999). Public Service Management, Prentice Hall.
Suharto, Edi. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Pengalaman Departemen Sosial. Disampaikan pada focused group discussion (FGD) “kajian penerapan pelayanan khusus (service for customers with special needs) pada sektor pelayanan publik. Sahira Butik Hotel, 9 – 10 Oktober 2008 Bogor Diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara RI.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.