AKTUALISASI SISTEM PELAYANAN BERBASIS ONLINE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA

Donald Monintja

Abstract


The public service process is indeed consumed by the amount of time, meetings with several people or how the service will be followed up. You can imagine how complicated it is to handle matters in government agencies. The phenomenon of slow service processes has indeed given rise to innovation, namely how to serve the public, to make it easier, faster and cheaper. Not the opposite, namely how to serve the community is tricked by administrative complexity. The issue of online-based services does provide a promising service model. However, it cannot be denied that the offer of online-based services has become a very promising slogan from the government, because there are also several online offers that are only on the front of the website display, after logging in you can't, because of the network. In this condition, inevitably the service process must be carried out face to face. This service model, in some views, states that online services have only changed skin, the content remains the same. Another view also states that society is not ready to accept online-based services or in other forms, such as public service-based applications. The current era of disruption dictates that whether we want it or not, whether we like it or not, we have to accept it and adapt as soon as possible. In the licensing services sector, the government is required to simplify the licensing process in order to support the economy of the community and entrepreneurs so that there is no longer a complicated process in obtaining permits. The Integrated Electronic Based Operating System application is an innovation carried out by the North Sulawesi provincial government to improve public services and the level of public satisfaction with public services, from the aspect of fulfilling clear rights and obligations. This application really helps minimize Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and encourages improvements in public services themselves. However, unfortunately this application has been replaced with a licensing application from the central government, namely SI CANTIK. Even though it has been replaced with an application that complies with central government regulations, this Integrated Electronic Based Operating System application has been able to cover all types of permits with quality, processes and service results that make it easier for applicants in the permit processing process. It's just that socialization is still lacking from the government, so that electronic-based permit processing is still not widely used as the main alternative for the public in processing permits. This electronic-based application encourages the public or applicants to enter the system so that the public can participate in its implementation. However, this application cannot be accessed by all groups. Because there are still many areas in remote areas that do not have internet network access.

 

Proses pelayanan publik memang terhisap dalam pandangan banyaknya waktu, pertemuan dengan beberapa orang atau bagaimana pelayanan yang akan ditindaklanjuti, sudah bisa dibayangkan betapa rumitnya mengurus suatu urusan di instansi pemerintah. Fenomena lambatnya proses pelayanan, memang menimbulkan inovasi yakni bagaimana caranya melayani masyarakat, untuk dipermudah, cepat dan murah. Tidak sebaliknya, yakni bagaimana melayani masyarakat diperdaya dengan rumitnya administrasi. Isu pelayanan berbasis online memang sedikit banyak memberikan suatu model pelayanan yang menjanjikan. Namun, tak bisa dibantah juga tawaran pelayanan berbasis online jadi slogan yang sangat menjanjikan dri pemerintah, karna ada juga beberpa tawaran online hanya bagian depan tampilan website, setelah masuk tidak bisa, alasannya jaringan. Kondisi ini mau tidak mau proses pelayaannya harus dilakukan dengan face to face. Model pelayanan seperti ini, dibeberapa pandangan, menyatakan bahwa pelayanan online hanya ganti kulit, isinya tetap sama. Pandangan lainnya juga menyatakan, bahwa masyarakat belum siap menerima pelayanan yang berbasis online atau dalam bentuk lainnya, seperti aplikasi berbasis pelayanan publik. Era disrubsi sekarang ini mengkondisikan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus dterima dan secepatnya menyesuaikan. Dalam sektor pelayanan perizinan, pemerintah dituntut untuk dapat mempermudah proses pengurusan perizinan guna menunjang ekonomi masyarakan dan pengusaha sehingga tidak ada lagi proses yang berbelit-belit dalam mengurus ijin. Aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas. Aplikasi ini sangat membantu meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong meningkatnya pelayanan publik itu sendiri. Namun sayangnya aplikasi ini telah diganti dengan aplikasi perijinan dari pemerintah pusat yaitu SI CANTIK. Meskipun telah diganti dengan aplikasi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat, aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu ini telah mampu menjangkau semua jenis perizinan dengan kualitas, proses, dan hasil pelayanan yang memudahkan pemohon dalam proses pengurusan perizinan tersebut. Hanya saja sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah, sehingga pengurusan ijin berbasis elektronik masih belum banyak degunakan sebagai alternative utama masyarakat dalam mengurus ijin. Aplikasi berbasis elektronik ini mendorong masyarakat atau pemohon masuk kedalam sistem sehingga masyarakat pun dapat ikut serta dalam penyelenggaraannya. Namun aplikasi ini belum dapat di akses semua kalangan. Dikarenakan masih banyak wilayah di pelosok daerah yang belum mendapat akses jaringan internet.



Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara [ISSN : 2303-0089  e-ISSN : 2656-9949]

Publish by PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)