Template Inggris
KOLABORASI MULTI LEVEL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI 7 PROVINSI DAN 35 KABUPATEN PRIORITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)
Abstract
The purpose of this research is to describe "collaborative" in poverty alleviation in 7 Provinces and 35 Priority Districts in Indonesia by sampling Central Java province, the parties involved and what poverty reduction strategies are used in Central Java. The method used was descriptive qualitative and the theoretical approach of "Ansell and Gash (2007)" became the basis of this research. The results of the study show that multi-level collaboration in extreme poverty reduction, especially in the Central Java region, has succeeded in reducing the extreme poverty rate both at the provincial and district levels. Leadership is a key factor in the success of this collaboration. This is because it is able to facilitate and cooperate with all components to collaborate. In addition, it provides strong trust, so as to build commitment in all parties to be responsible for their respective duties.
References
Ansell, Chris, and Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, Published by Oxford University Press.
Afrida, M., Nofriadi, & Mukhrijal. (2022). Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 7(4). https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22042/11201
Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri.(2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang.8(3), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24039
Fransen, Luc. (2015). The politics of meta-governance in transnational private sustainability governance. Policy Sci 48:293–317. Department of Political Science, University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018
Gray, Barbara. (2014). Collaborating: Finding common ground for multi-party problems. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Collaborative Governance In Poverty Reduction In Bangkalan Regency , East Java Province. 13(1), 66–77.
Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Collaborative Governance In Poverty Reduction In Bangkalan Regency , East Java Province. 13(1), 66–77.
Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12.
John M. Bryson, et.al. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 4, pp. 445–456, The American Society for Public Administration. University of Minnesota
Jordan, Andrew et.al. (2015). The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government. Political Studies: Vol 53, 477–496. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford
Mardiyanta, Antun. (2014). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya (Pergeseran Orientasi Ilmu Administrasi Publik dari Government ke Governance). Volume 24, Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
O’Brien, M. (2012). Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process. Published by the ministry for the environment.
Plattner, Marc F. (2014). Reflections on “Governance”. Journal of Democracy Volume 24. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
Saputra, A.,S. Kurniasih, D. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN STUNTING REDUCTION: A CASE STUDY IN BANYUMAS DISTRICT. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/19423/10737
Saputri, M., & Rahmawati, F. (2022). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Timur. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(2), 55–73. https://doi.org/10.52266/jesa.v5i2.1172
Singh, Sarinda. (2014). Religious Resurgence, Authoritarianism, and “Ritual Governance”: Baci Rituals, Village Meetings, and the Developmental State in Rural Laos. The Journal of Asian Studies Vol. 73, No. 4. The Association for Asian Studies
Sunu, dkk, “2020, Collaborative governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, Semarang: Fisip Undip email: prodidap@gmail.com website:dap.undip.ac.id”
Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1), 895–904. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258
Zeckhauser. (2011). Managing Collaborative Performance: Changing the Boundaries of the State. Public Performance and Management Review Vol.29, No. 1, Pp:18-45.
Sumber Lain:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Pemerintah 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Permendagri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
TNP2K. (2021). Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021.Dikutip dari http://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi
Full Text: PDF


CALL FOR PAPERS
DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
VOLUME 16, NO. 1 – EDISI APRIL 2026
Dinamika Governance mengundang para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk mengirimkan naskah orisinal hasil penelitian atau pemikiran kritis dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
Kami mencari kontribusi ilmiah yang menawarkan perspektif baru, solusi inovatif, dan analisis mendalam terhadap tantangan tata kelola di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Fokus dan Ruang Lingkup (Scope)
Kami menerima naskah yang berkaitan dengan (namun tidak terbatas pada) topik berikut:
- Inovasi Pelayanan Publik: Digital governance, E-Government, dan kualitas pelayanan.
- Manajemen Sektor Publik: Reformasi birokrasi, SDM aparatur, dan manajemen kinerja.
- Kebijakan Publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan strategis.
- Tata Kelola Lokal: Otonomi daerah, pembangunan desa, dan kepemimpinan publik.
- Governance & Masyarakat: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi aktor (Collaborative Governance).
Ketentuan Penulisan
- Orisinalitas: Naskah belum pernah dipublikasikan di media lain dan bebas dari unsur plagiarisme (maksimal kemiripan 20% melalui Turnitin).
- Format: Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik dan benar.
- Struktur: Mengikuti kaidah IMRAD (Introduction, Method, Result and Discussion, Conclusion, References).
- Sitasi: Wajib menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dengan gaya sitasi APA Style 7th Edition.
- Template: Naskah harus menyesuaikan dengan template resmi yang tersedia di website jurnal.
Lini Masa Penting (Deadlines)
Untuk penerbitan edisi mendatang, silakan perhatikan jadwal berikut:
- Batas Akhir Pengiriman (Submission) = 31 Maret 2026
- Proses Review (Peer-Review) = Februari – April 2026
- Pemberitahuan Penerimaan (LoA) = 1 April 2026
- Publikasi Online (First Online) = 30 April 2026
Prosedur Pengiriman
Pendaftaran dan unggah naskah dilakukan secara daring melalui sistem OJS (Open Journal System) kami di:
👉 Register: Klik Tautan Ini
Catatan: Pastikan Anda telah melakukan registrasi sebagai "Author" sebelum mengunggah naskah.
Kontak Informasi:
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim redaksi melalui:
- Email: jurnaldinamika@upnjatim.ac.id
- WhatsApp: O85111620261 (Weekday)
- Website: Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara






