PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAH KOTA MANADO

Sofia E. Pangemanan, Florence D.J. Lengkong, Fanley N. Pangemanan, Jeffry W. Londa

Abstract


Penerapan e-government perlu dilakukan guna mewujudkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital merupakan keharusan diterapkan sebagaimana kebijakan yang ada. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado berkewajiban menerapkan e-government dalam layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Temuan penelitian bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada aspek pengorganisasian telah menyediakan pegawai selaku pelaksana e-government layanan kependudukan serta memiliki kemampuan dalam pemahami setiap aturan dan terwujud dalam standard operasional prosedur pelayanan. Akan tetapi diperhadapkan dengan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, perawatan dan pengadaan peralatan. Masih tergantung dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam pengembangan aplikasi berbasis digital yang digunakan serta pihak swasta dalam hal pemeliharaan jaringan internet. Masyarakat sekalu kelompok sasaran dari layananan administrasi kependudukan belum memiliki pemahaman yang sama terkait dengan penerapan e-governmet. Kolaborasi kerja merupakan aspek penting dalam penerapan e-government dalam pelayanan publik.



References


Abdussalam. 2015. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Memberdayakan Kelembagaan Masyarakat” Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Jejaring Administrasi Publik. Th VII. Nomor 2, Juli-Desember- 2015

Abidin, Zainal. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Ananda Aprillia, Cucu Sugiarti, Lina Aryani. 2021. Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahtraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Kerawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VI, No.02, Desember 2021.

Caesarina. H.M dan Saubari.N. 2019. Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Kota Sebagai Potensi Pembentuk Smart City. Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, 5 (1): 28-39, 2019.

Creswell, J. W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. Edisi 3, terjemahan Ahmad Lintang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edam. N.S, Pangemanan. S dan Kairupan. J. 2018. Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi di Kantor Walikota Manado). Jurnal Eksekutif. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. XIX, 1–93

Kindangen. R.R, Gosal. R dan Pangemanan. S, 2018. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Jurnal Eksekutif. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Maisyarah S., 2014. “Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2019”, 4(2), 46–53.

Muliawaty. L dan Hendryawan, S. 2020. Peranan e-government Dalam pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 2

Novrizal R & Jumiati., 2020. “Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP ). 2(2), 9–17.

Palar, N. R., Londa, V. Y., Goni, S. Y., & Kandowangko, N. (2023). Ketersediaan Sarana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Publik Pemerintah Kota Manado. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 13(2/Jul). http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4027

Pangemanan. S. E. Pangemanan F.N and Londa. J.W. 2022. Availability of Facilities in Public Open Spaces to Support Tourism Programs. International Journal Papier Public Review. Volume 3 Nomor 3. DOI: https://doi.org/10.47667/ijppr.v3i3.168

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE).

Satya Widhy Widharyadi 1 , Sinta Ningrum , Ida Widianingsih. 2022. Implementasi Program Vaksinasi di Kabupaten Tanggamus. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 5 Nomor 1 Bulan April Tahun 2022 : 47 – 58.

Tulusan, F. M., Pioh, N. R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. N. (2023). Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Sistem E-Warung di Kota Tomohon. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 13(3/Jul). http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4040

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wasistiono, S., 2019. “Aspek Pemerintahan Dan Perubahan Komprehensif Era Digital”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(1), 1–16. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.350

Winarti Enceng, Nasir Mangasing dan Intam Kurnia. 2018. Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Manonda Palu. Publication. Volume 2 No. 1, April 2018,13-20

Zulkifli, A. P., 2019. “Studi Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 233–243


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)

 

Editorial Office :

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Telp : +6281908756400