PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DAERAH KEPULAUAN (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA)

Yulinda Uang, Katerina Bataha

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis persoalan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan. Dengan semboyan Birokrasi berdampak memberikan suasana baru dalam penyelenggaraan pelayanan public yang lebih mengedepankan digitalisasi, sehingga pengembangan E-Government juga bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan public yang secara optimal dibangun. Penerapan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Struktur daerah kepulauan sendiri telah memberikan ciri khas yang berbeda dengan permasalah listrik, jaringan dan akses dalam mendapatkan pelayanan prima yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menggambarkan problematika pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan di Kabupaten Halmahera Utara dengan Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Hasil penelitian melihat pada konteks pelayanan administrasi penduduk yang menjadi salah satu bagian penting bagi Masyarakat. Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bidang administrasi kependudukan yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Tentunya kedua sasaran ini mewujudkan Integrasi Layanan Digital. Pada Tahun 2023 Disdukcapil menggelar sosialisasi KTP Digital di beberapa titik sebagai Langkah awal “menjemput bola”. Secara umum pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-Government memberikan dampak yang sangat positif, termasuk dalam administrasi kependudukan yang juga menjadi dokumen penting bagi Masyarakat. Namun jika dilaksanakan secara menyeluruh maka perlu adanya pertimbangan bagi daerah-daerah Kepulauan dengan factor-factor yang menjadi penghambat dan pendukung untuk mewujudkan Integritas Layanan Digital termasuk di dalamnya soal Administrasi Kependudukan yang menjadi hal penting bagi Masyarakat.


References


A. Daou, É. Karuranga, F. Thiam, S. Mellouli, and D. Poulin, “E-government in outlying regions: A manager’s perspective,” Inf. Polity, vol. 18, no. 2, pp. 157–167, 2013

Aprianty, D.R. (2016). Penerapan kebijakan E-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Vol 4 Nomor 4: 1589-1602.

Assaf Arief et al 202. Barriers and Challenges of e-Government Services: A Systematic Literature Review and Meta-Analyses, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1125 012027

Eliysia, V. et.al. 2017. Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City.

Furuholt B. & Wahid F. (2008). E-government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences.

Haryatmoko. (2016). Akuntabilitas pelayanan publik: etika publik, dasar membangun integritas dan profesionalitas. Prosiding Seminar

Nkwe, N. (2012), “E-government: challenges and opportunities in Botswana”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 17, pp. 41, 46. OECD (2013), “Implementing e-government in

OECD countries”, Vol. 9, available at: http:// webdomino1.oecd.org/COMNET/PUM/e-Govproweb.nsf.

Pangaribuan, A.A, (2019). The Challenges of E-government Implementation in Developing Countries, Journal of Public Administration Studies, JPAS Vol. 1, No. 4, pp. 26-29

Republik Indonesia, (2003). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Twizeyimana J.D., Andersson A. 2019. The public value of E-Government – A literature review. Government Information Quarterly 36 (19) 167– 178.

Waller L. & Genius A. (2015). Barriers to transforming government in Jamaica: Challenges to implementing initiatives to enhance the efficiency, effectiveness and service delivery of government through ICTs (e-Government)", Transforming Government: People, Process and Policy, 9(4), 480-497.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)

 

Editorial Office :

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id