MAL PELAYANAN PUBLIK SYNDROME

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi tren kekinian dalam mendongrak prestasi daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Fomena ini tidak jarang ditemukan menjadi agenda terselubung pencitraan terhadap periode kepemimpinan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari pnelitian ini mendeskripsikan dan menemukan model pelayanan publik yang berbasi pada platform digital. Temuan penelitian ini, mengindikasikan bahwa, perspektif dari masyarakat terkait efektivitas keberadaan Mal Pelayanan Publik yang dianggap hanya sekedar ikut-ikutan tren pelayanan kenikian. Kehadiran MPP bersamaan dengan maraknya digitalisasi pelayanan yang mempengaruhi sektor publik dalam berinteraksi dengan masyarakat secara menyeluruh. Veit (2014) mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transformasi hubungan interaksi birokrasi dengan masyarakat, dengan demikian pemerintah dianggap lebih responsif, mudah diakses, transparan, bertanggung jawab, partisipatif, efisien dan efektif daripada kondisi birokrasi yang tradisional yang melakat dengan istilah berbelit-belit, kaku dan prosedural. Kondisi yang dikemukan oleh ahli di atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa birokrasi sudah saatnya melakukan transformasi pada semua aspek yang melibatkan interaksi masyarakat. Pendekatan metodologis dalam penelitian menggunakan studi kasus K.Yin (2006). Sebagai objek utamanya adalah Fenomena Mal Pelayanan Publik tidak menjawab sepenuhnya terhadap apa yang telah digambarkan oleh para ahli sebelumnya. Contoh sederhana, kehadiran MPP semestinya memberikan akses kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat tetapi pada kenyataanya MPP ini hadir ditengah-tengah kota yang pada hakikatnya sulit terjangkau oleh masyarakat pinggiran atau Kecamtan-Kecamatan terluar luar. Rekomendasi praktis yang dapat peneliti ajukan adalah, Mal Pelayanan Publik kedepan harus mencerminkan digitalisasi dengan membuat platform digital pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kjota.