PERANAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB BANGUN MELALUI PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Abstract
This research explores the role of the Bandung City Government in realizing orderly construction through the granting of Building Construction Permits (IMB). Through a qualitative approach with case studies, this research analyzes the mechanism for granting IMBs and law enforcement regarding development without IMBs by the government. The research results show the active role of the Bandung City Government in improving the efficiency and transparency of the IMB granting process and enforcing the law to maintain orderly development. The implication of these findings is to create a more orderly and sustainable urban environment. This research contributes to understanding the importance of the government's role in managing urban development.
Keywords: Bandung City Government, Building Construction Permit (IMB), orderly construction
Penelitian ini mengeksplorasi peranan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan tertib bangun melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis mekanisme pemberian IMB dan penegakan hukum terhadap pembangunan tanpa IMB oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki efisiensi dan transparansi proses pemberian IMB serta menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan pembangunan. Implikasi dari temuan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengelola pembangunan perkotaan.
Kata Kunci: Pemerintah Kota Bandung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tertib bangun
References
Rutdatin, D., Astuti, P., & Herawati, N. R. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies, 6(04), 281-290.
Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). KEWENANGAN DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TERHADAP BANGUNAN TAMPA IMB BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN (STUDI KASUS PEMBOKARAN BANGUNAN DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA. CONSTITUTUM, 12(2).
Kartikasari, W. S. EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENERTIBKAN BANGUNAN DI KOTA AMBON.
Nugrahani, P. Y. (2018). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENATAUSAHAAN ASET DAERAH (Studi Kasus Pada 27 SKPD di Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
Suparman, N. (2017). Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat. Jurnal Borneo Administrator, 13(1), 41-56.
Rahman, G. S., Bekti, H., & Munajat, M. E. (2019). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2(2), 100-106.
Rusmanto, W. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 11(2).
Yohanes Siringo-ringo, S. H. (2013). KEWENANGAN DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TERHADAP BANGUNAN TAMPA IMB BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN (STUDI KASUS PEMBOKARAN BANGUNAN DI KECAMATAN PENJARINGAN JAKARTA UTARA. CONSTITUTUM, 12(2).
Sutriasih, T. (2012). Optimalisasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Yang Tertata. Jurnal.
Madya, F. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik, 5(3), 1-8.
Elora, D. (2021). Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 963-968.
Mulyadi, H. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 85-103.
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.