IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Indah Maya Suryanti, Nuril Mawaddah, Anhar Yani, Irawanto Irawanto

Abstract


Permasalahan sampah pada tingkat daerah menjadi tantangan besar pemerintah karena memiliki kompleksitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan.  Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan volume sampah di daerah seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, intensitas ativitas, serta letak geografis. Maka dari itu, pemerintah perlu berkomitmen dalam upaya pengelolaan dan penanggulangan sampah di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Tanah Bumbu belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan komunikasi kepada masyarakat yang kurang efektif, kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, komitmen dan kesadaran pemangku kebijakan yang masih rendah, serta minimnya koordinasi antar stakeholder.


References


Delly, Arif. (2019). Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Aa. Rizky.

Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung: Cv. Pustaka.

Maulidyka, S. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di KotavManado. Eksekutif, 3-4.

Nasution. (2019). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen Lh) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recyle.

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup (Permen Lh) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recyle.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial, 3-4.

Smith, A. (2016). Implementasi Kebijakan Persampahan Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi, Dan Kontrol Dalam Penanganan Sampah. Deepublish.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Winarno, B. (2022). Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.


Full Text: PDF


DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v15i3.5395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

Department of Public Administration

University of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)

 

Editorial Office :

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Faculty of Social, Cultural, and Political Science

University of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id