INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Abstract
ABSTRACT
In 2018, the Jombang Regency Government has formulated a memorandum of agreement to resolve the pollution from Slag Aluminum Industries. The agreement resulted the division of tasks among local departments in dealing with this problem. This also indicates the integration of environmental policies in the non-environmental sector. The purpose of this study is to analyze the coordination of hazardous and toxic waste management policies by the Jombang Regency Government. The data collected by the researcher is primary and secondary data. Data analysis was carried out by categorizing data according to a predetermined research focus. The findings in this study are that coordination among local departments in the development of aluminum slag industrial centers has realized the similarity of priorities among local departments. The priority is about the development of an aluminum slag industrial center that encourages the improvement of public welfare while protecting the environment. The results of the study also found that a high level of policy coordination also strengthened the influence of environmental coalitions in the sector policy-making process and increased sectoral regulatory capacity. In the end they also help to realize the successful integration of environmental policies.
Keywords: Environmental Policy Integration, Policy Coordination, Hazardous and Toxic Waste
ABSTRAK
Di tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus pencemaran dari industri-industri slag alumunium. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Hal ini juga menandakan adanya integrasi kebijakan lingkungan pada sektor non linkungan. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data menurut fokus penelitian yang telah ditentukan. Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan yakni koordinasi telah mewujudkan adanya kesamaan prioritas antar OPD-OPD. Prioritas yang dimaksud adalah menyelenggarakan pembangunan sentra industri slag alumunium yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Pada akhirnya keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.
Kata Kunci: Integrasi Kebijakan Lingkungan, Koordinasi Kebijakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
References
AMDAL Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Alumunium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. (2013). Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
Arisandi, P. (2018). Jejak Beracun. Gresik: Ecoton-Detox.
Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Bogor: Mitra Wacana Media.
Dwinugraha, A. P. (2016). Agenda Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan: Studi Perumusan (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi). Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 55-64.
Golovko, L., Yara, O., Kutsevych, M., & Hubanova, T. (2019). Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development, 8(3), 221-227.
Hadad, I. (2017). Krisis Ekosistem dan Nilai Jasa-jasa Lingkungan: Sebuah Pengantar. In H. Kartodihardjo, Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (p. xxvi). Depok: LP3ES.
Hey, C. (2001). Why Does Environmental Policy Integration Fail? The Case of Environmental Taxation for Heavy Goods Vehicles. In A. Lenschow, Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe (pp. 127-152). London: Earthscan Publications Ltd.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. (2021, Mei). Jombang, Jawa Timur, Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang.
Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 39-49.
Metcalfe, L. (1994). International Policy Co-ordination and Public Management Reform. International Review of Administrative Sciences, 60, 271-290.
Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. (2020, Januari 17). Jakarta, Indonesia.
Persson, Å. (2004). Environmental Policy Integration: An Introduction. Stockholm: the Stockholm Environment Institute.
Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. Policy Design and Practice, 1(1), 1-11.
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.
Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/040/415.32/2021. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.
Triraharjo, M. (2018, Desember 14). Kelola Dampak Limbah B3 Usaha Kecil, Pemkab Kerja Sama Lintas Sektor. Retrieved from radarjombang.jawapos.com: https://radarjombang.jawapos.com/nasional/14/12/2018/kelola-dampak-limbah-b3-usaha-kecil-pemkab-kerja-sama-lintas-sektor/
Yunianto, T. K. (2020, Agustus 12). Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Naik Hampir 300% dalam 5 Tahun. Retrieved from katadata.co.id: https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3357053173e/lahan-terkontaminasi-limbah-b3-naik-hampir-300-dalam-5-tahun
Full Text: PDF
Refbacks
- There are currently no refbacks.