MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN PONOROGO

Abstract

Konsep pengembangan agropolitan muncul dari adanya ketimpangan pembangunan wilayah kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Wilayah perdesaan dengan kegiatan pertanian, mengalami produktivitas yang selalu menurun, di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga memunculkan ketidaknyamanan akibat konflik, kriminal, penyakit, pencemaran dan buruknya sanitasi lingkungan permukiman. Tujuan khusus penelitian ini adalah Merakit rencana induk pengembangan agribisnis dengan cakupan rencana struktur tata ruang, pemanfaatan tata guna lahan, kebutuhan infrastruktur, kelembagaan terkait dengan agribisnis, pemberdayaan stakeholder, serta kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Memperoleh  plat form daya saing agribisnis melalui kawasan agropolita, sedangkan metode analisanya menggunakana analisa SWOT.

Tahapan dalam penelitian sebagai berikut: Pengumpulan data guna mengidentifikasi potensi pengembangan kawasan agropolitan, mengidentifikasi lokasi agropolitan, mengidentifikasi potensi masalah kawasan agropolitan terpilih, penyusunan indikasi program kawasan agropolitan terpilih. Tahap survey dan wawancara, Tahap resume, survey institusional, Analisa perencanaan.

(1) Pengumpulan data Sekunder,(2) Tahap survey dan wawancara,(3) Tahap resume ,(4) Survey institusional (5) Analisa Perencanaan dan Perancangan (6)penyusunan indikasi program kawasan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan menjadi sangat penting dalam pengembangan wilayah khususnya Kabupaten Ponorogo. Mengingat kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan keunikan lokal khususnya kecamatan Pulung dan Pudak, dengan Agribisnis terutama Jeruk Keprok, Kakao, Kelapa, Cabe Rawit, Bawang Merah, Salak, Sapi Perah dan Pedaging.

Hasil analisis LQ yaitu Kecamatan Pulung dan Pudak adalah daerah pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Ponorogo yang dapat memeratakan pembangunan yang mengacu pada penilaian LQ mengingat sektor yang dipilih merupakan basis masyarakat.