PENGEMBANGAN DESA WISATA HERITAGE KAYUTANGAN KOTA MALANG BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE

Hendra Wijayanto

Abstract


 

Pengembangan Desa Wisata Heritage Kayutangan Malang berbasis tata kelola koperasi. Pemerintah Kota Malang terus berupaya memperkuat sektor pariwisata dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Malang, Pokdarwis dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata Kayutangan. Dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu program kerja untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa tematik, melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui peran dan fungsi Kementerian Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata  untuk memperkuat dan meningkatkan pendapatan daerah  melalui sektor pariwisata yang melaksanakan promosi daerah. Kegiatan bagi wisatawan lokal dan mancanegara dibawah naungan Pemerintah Kota Malang, Program Pengembangan Pariwisata Kota Pokdarwis.

 


References


Ansel, Chris, dan Alison Gash. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. Jurnal Publik

Agus Dowiant. (2015). Mencapai pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik. Perpustakaan Mahasiswa Yogyakarta

Agranoff, R, dan Mc Guire, M. (2003). Manajemen publik kolaboratif. Universitas Georgetown.

Al-Muktar, Swarma. (2015). Dasar-dasar studi kasus kualitatif. Bandung. Judul Perpustakaan Independen

A, Yoeti, Oka. (1999). Pengantar Kajian Pariwisata Edisi Revisi. Bandung : Angkasa Penerbit.

Bambang, Sunaryo. (2013). “Konsep kebijakan dan aplikasi pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia”. Yogyakarta: Gava Media.

Davis, Althea L., dan Rehema M. White. (2021). ``Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam'': Menyelaraskan harapan pemangku kepentingan dalam pengelolaan satwa liar Skotlandia'', Jurnal Manajemen Lingkungan, 112, 160-169.

Emerson, Kirk, Tina Nabach, dan Stephen Balogh. (2011). “Kerangka Terpadu untuk Manajemen Kolaboratif,” Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik, 22(1), 1–29.

Emerson, K., Nabach, T., Balogh, S. (2011). Kerangka kerja terpadu untuk kolaborasi.

Faludi, A. (1973). "Tampilan Sistem" dan Teori Perencanaan. Ilmu perencanaan sosial dan ekonomi. https://doi.org/10.1016/0038-0121(73)90012-8

Henry, Nicholas. (1988). Administrasi nasional. Luciana D. Terjemahan Ronto. Dari judul aslinya “Administrasi dan Rakyat”. Jakarta. Pers Rajawali.

Bodoh, J. Lexi. (2014). Metode penelitian kualitatif. Versi revisi. Jakarta: PT. Masa remaja Rozda Kariya.

Nasikun. (1993). sistem sosial indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

PUSKAP Prodi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

in Collaboration with Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA)

 

Editorial Office :

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id