ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA: EVALUASI 38 PROVINSI DALAM ERA DESENTRALISASI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kemandirian fiskal di seluruh provinsi di Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola dan tren ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menganalisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan dianalisis menggunakan indikator kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, serta derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antarprovinsi. Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan desentralisasi yang baik, sementara provinsi di Maluku, Papua, dan sebagian besar wilayah timur Indonesia masih sangat bergantung pada dana pusat. Adapun Sulawesi, Kalimantan, serta Bali-Nusa Tenggara berada dalam kondisi transisi dengan variasi tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar provinsi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif guna mendorong kemandirian daerah secara lebih merata.